Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”) harus dilakukan setiap tahunnya sebelum 31 Maret. Pelaporan ini sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu cara lapor SPT Tahunan 2025 secara online. Lantas, apa saja langkah-langkahnya? Apakah cara lapornya masih mealui e-Filing atau e-Form yang disediakan oleh DJP atau Coretax yang sedang ramai diperbincangkan?

Artikel ini akan membahas secara lengkap terkait cara lapor SPT tahunan pribadi 2025, mulai dari syarat, langkah-langkah, hingga saksi yang dikenakan jika telat lapor pajak pribadi. 

Baca juga: EFIN Pajak Sudah Tidak Digunakan Lagi? Simak Faktanya Disini!

Pentingnya Lapor SPT Tahunan Pribadi

Lapor SPT tahunan pribadi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dibayarkan selama satu tahun. Selain itu, penting pula untuk menjaga kepatuhan pajak dan menghindari sanksi dari pihak berwenang terkait. 

Namun, lapor SPT tahunan pribadi bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi Sobat sebagai warga negara dalam pembangunan. Dengan melaporkan pajak, Sobat turut serta dalam membiayai berbagai program pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

Penting untuk diketahui bahwa cara lapor pajak online, khususnya SPT tahunan pribadi 2025 masih melalui e-Filing yang dapat diakses melalui laman https://djponline.pajak.go.id/account. Jadi, belum menggunakan Coretax yang sedang ramai diperbincangkan saat ini ya Sobat!

Baca juga: Apa itu Pengajuan Banding Pajak? Simak Definisi dan Caranya!

Syarat Lapor Pajak Online

Syarat lapor pajak online
Syarat lapor pajak online (Sumber: Shutterstock)

Untuk dapat melakukan pelaporan online melalui e-Filing, Wajib Pajak harus mempersiapkan syarat sebagai berikut: 

  1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  2. Nomor EFIN (Electronic Filing Identification Number) pribadi
  3. Bukti potong pajak (formulir bukti potong 1721 A1/A2)
  4. Dokumen penghasilan lainnya (jika ada)
  5. Memahami jenis formulir SPT, yaitu SPT 1770 SS, SPT 1770 S, dan SPT 1770
  6. Memilih formulir yang sesuai dengan kondisi Sobat
  7. Memiliki akun DJP Online

Jika belum punya nomor EFIN dan akun di DJP Online, atau bahkan lupa nomor EFIN, Sobat dapat memahami cara membuatnya dalam artikel mengenai EFIN.

Baca juga: Pajak Ahli Waris yang Wajib Diketahui

Cara Lapor Pajak Online dengan e-Filing

Cara lapor pajak online dengan e-Filing
Cara lapor pajak online dengan e-Filing (Sumber: Shutterstock)

Berikut cara lapor pajak online dengan e-Filing:

  1. Klik laman DJP Online di alamat https://djponline.pajak.go.id. Isi kolom sesuai petunjuk;
  2. Ketik Nomor NPWP dan Password serta kode captcha untuk “LOGIN”;
  3. Klik pilihan “Lapor” dan pilih layanan “e-Filing”;
  4. Memulai untuk membuat SPT baru dengan Klik Buat SPT di bagian atas;
  5. Lalu, akan muncul muncul pertanyaan status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT yang sesuai;
  6. Pilih form yang akan digunakan, yaitu terdapat tiga pilihan, yaitu dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT;
  7. Isi data formulir yang berisi tahun pajak (pilih 2024) dan status SPT normal;
  8. Klik langkah selanjutnya;
  9. Kemudian, isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak yang diberikan perusahaan Sobat;
  10. Lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada e-Filing;
  11. Jika semua telah terisi, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi;
  12. Klik “Di Sini” untuk pengambilan kode verifikasi. Kode dapat dikirimkan ke nomor atau email terdaftar;
  13. Masukkan kode verifikasi yang diterima, selanjutnya klik “Kirim SPT”;
  14. Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan nantinya bukti laporan SPT akan dikirimkan melalui email terdaftar.

Baca juga: Mau Warisan Bebas Pajak? Yuk Konsultasi dengan Perqara!

Sanksi dan denda atas keterlambatan lapor pajak

Sanksi dan denda atas keterlambatan lapor pajak
Sanksi dan denda atas keterlambatan lapor pajak (Sumber: Shutterstock)

Sanksi apabila tidak melaporkan SPT tahunan pribadi yaitu dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi, berupa denda sebesar  Rp100.000 (seratus ribu rupiah), berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU No. 28 Tahun 2007”).

Lalu, denda pidana berupa pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda 100% sampai 400% dari pajak terutang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No. 28 Tahun 2007.

Baca juga: Pahami Pajak Koperasi yang Disetor ke Negara

Tips lapor SPT tahunan

Lakukan tips ini agar terhindar dari sanksi dan dapat lapor SPT dengan aman dan tenang:

  1. Siapkan syarat yang diperlukan sejak jauh hari. Jangan menunda-nunda. Siapkan semua dokumen yang diperlukan jauh-jauh hari sebelum batas waktu pelaporan.
  2. Lapor lebih awal. Sebaiknya, Sobat tidak menunda pelaporan SPT tahunan sampai batas akhir. Lebih awal, lebih baik. Hal ini juga untuk menghindari denda keterlambatan.
  3. Teliti dan periksa kembali data. Pastikan data yang Sobat masukkan benar dan lengkap.
  4. Manfaatkan layanan konsultasi. Jika Sobat memiliki pertanyaan atau kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi DJP atau memanfaatkan layanan konsultasi pajak.

Baca juga: 4 Tips Agar Membayar Pajak Tepat Waktu

Mengenal Coretax: Sistem Administrasi Perpajakan 2026

Mengenal Coretax: sistem administrasi perpajakan terbaru
Mengenal Coretax: sistem administrasi perpajakan terbaru (Sumber: Shutterstock)

Dilansir dari pajak.go.id, Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

DJP mengumumkan secara resmi bahwa mulai tahun 2026, seluruh wajib pajak di Indonesia akan melaporkan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2025 menggunakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Dengan sistem ini, penggunaan EFIN pajak tidak lagi diperlukan, termasuk untuk pengaturan ulang kata sandi.

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (“Perpres No. 40 Tahun 2018”).

Perpres ini mengatur banyak hal terkait PSIAP, termasuk proses tender dalam pembangunan Coretax sekaligus menjadi dasar hukum pembangunan sistem Coretax yang dilaksanakan DJP.

Lalu, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“PMK No. 81 Tahun 2024”). Peraturan ini terkait pelaksanaan sistem Coretax ini ditetapkan Menteri Keuangan  pada 14 Oktober 2024, diundangkan pada 18 Oktober 2024 dan dinyatakan berlaku pada 1 Januari 2025. PMK ini sekaligus membatalkan 42 aturan perpajakan yang sudah ada.

Baca juga: Sanksi Restoran Tidak Membayar Pajak: Risiko Hukum dan Akibatnya

Perqara telah melayani lebih dari 27.700 konsultasi hukum

Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami.

Konsultasi hukum gratis di Perqara

Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum terkait cara lapor pajak online, Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Download aplikasi Perqara sekarang dan dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.

Baca juga: Lupa Lapor SPT Tahunan? Ini Solusi Serta Cara Lengkap Melaporkannya!

(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)

Dasar hukum

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019.

Referensi

  1. Direktorat Jenderal Pajak. SPT Tahunan Pajak Penghasilan. https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/39187. Diakses pada 10 Februari 2025.
  2. Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. https://stats.pajak.go.id/id/pengumuman/pelaporan-surat-pemberitahuan-tahunan-pajak-penghasilan. Diakses pada 10 Februari 2025.
  3. Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. https://www.pajak.go.id/en/node/34983. Diakses pada 10 Februari 2025.