Ketentuan hukum tentang e-commerce adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik. Semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, e-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Namun, dibalik kemudahan bertransaksi secara online, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang perlu dipahami oleh pelaku bisnis dan konsumen. Pahami ketentuan hukum tentang e-commerce dalam ulasan berikut.

Baca juga: Pentingnya Due Diligence dalam Bisnis: Menghindari Risiko

Mengapa ketentuan hukum e-commerce penting?

Mengapa ketentuan hukum e-commerce penting?
Alasan pentingnya ketentuan hukum e-commerce (Sumber: Shutterstock)

Ketentuan hukum tentang e-commerce sangat penting karena beberapa alasan, yaitu:

  1. Perlindungan konsumen

Ketentuan hukum tentang e-commerce penting sebagai perlindungan terhadap konsumen dari praktek bisnis yang tidak adil, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi.

  1. Kepastian hukum

Adanya aturan yang jelas memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen, sehingga mengurangi risiko sengketa. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui apa yang mereka beli, kualitas produk atau jasa yang mereka terima, serta prosedur pengembalian jika terjadi masalah. Selain itu, konsumen dan penjual dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

  1. Penegakkan hukum

Aturan hukum terkait e-commerce dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam dunia perdagangan online. Selain itu, jelas terkait pengenaan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum.

  1. Pengembangan industri

Selain penegakan dan kepastian hukum, diciptakannya aturan hukum e-commerce ini juga untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan industri e-commerce yang sehat dan berkelanjutan.

  1. Integrasi dengan sistem hukum

Aturan e-commerce tentunya harus selaras dengan sistem hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum. Sehingga, pelaksanaan e-commerce tidak menyalahi ketentuan hukum lainnya.

Baca juga: Hukum Paten dan Merek dalam Bisnis: Melindungi Identitas Brand Anda

Dampak hukum terhadap bisnis e-commerce

Ketentuan hukum tentang e-commerce memiliki dampak terhadap bisnis online, antara lain:

  1. Kewajiban pemenuhan, yaitu pelaku bisnis wajib memenuhi sejumlah kewajiban, seperti memberikan informasi yang benar dan jelas tentang produk atau jasa, melindungi data pribadi konsumen, dan bertanggung jawab atas kualitas produk yang dijual
  2. Sanksi hukum, yaitu bagi para pelaku bisnis yang melanggar ketentuan hukum, tentunya dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana.
  3. Biaya operasional, pelaku bisnis perlu mengalokasikan anggaran untuk memenuhi persyaratan hukum, seperti biaya sertifikasi, pendaftaran merek, dan konsultasi hukum dalam menjalankan e-commerce.

Baca juga: Perjanjian Pengalihan Saham dalam Hukum Bisnis

Ketentuan hukum yang mengatur e-commerce

Ketentuan hukum yang mengatur e-commerce
Ketentuan hukum yang mengatur e-commerce (Sumber: Shutterstock)

Ketentuan hukum tentang e-commerce terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP No. 80 Tahun 2019”). Pembentukan Peraturan Pemerintah ini memang sudah dimandatkan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014), tepatnya diatur dalam Pasal 66.

Ruang lingkup ketentuan hukum tentang e-commerce dalam PP No. 80 Tahun 2019 cukup luas, sebab tidak hanya fokus pada kegiatan transaksi e-commerce, namun hingga pada ranah perlindungan data pribadi. Sebagai catatan, pada saat terbitnya PP No. 80 Tahun 2019 belum ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun masih dalam tahap pembahasan draft UU oleh pemerintah.

Pengaturan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tidak hanya mengatur terkait jual-beli, namun juga mencakup mekanisme pengiriman, payment, iklan, kontrak elektronik, dll. Dengan demikian, pendekatan dalam implementasi PP No. 80 Tahun 2019 perlu dilakukan secara komprehensif karena menyangkut banyak aspek.

Baca juga: Dasar Hukum Pembuatan Aplikasi

Tanggung jawab hukum bisnis online

Setelah memahami ketentuan hukum tentang e-commerce, penting pula untuk mengetahui tanggung jawab hukum bisnis online. Bisnis online bertanggung jawab atas berbagai hal, termasuk:

  1. Kualitas produk. Produk yang dijual harus sesuai dengan deskripsi dan standar kualitas yang berlaku.
  2. Informasi produk. Informasi yang diberikan tentang produk harus benar, jelas, dan tidak menyesatkan.
  3. Pengiriman. Produk harus dikirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
  4. Pengembalian barang. Pelaku bisnis harus menyediakan kebijakan pengembalian yang jelas dan mudah dipahami.
  5. Perlindungan data pribadi. Data pribadi konsumen harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan.

Baca juga: Bagaimana Hukum Mendapatkan Uang dari Aplikasi?

Pendaftaran dan perizinan untuk e-commerce

Pendaftaran dan perizinan untuk e-commerce
Pendaftaran dan perizinan untuk e-commerce (Sumber: Shutterstock)

Pelaku usaha online tentunya harus melakukan pendaftaran, sebagaimana dikatakan dalam ketentuan hukum tentang e-commerce yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf d PP No. 80 Tahun 2019, PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, setiap pelaku usaha (termasuk pedagang) yang melakukan PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)) wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persyaratan umum yang dimaksud antara lain:

  1. Izin usaha;
  2. Izin teknis;
  3. Tanda Daftar Perusahaan;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. Kode etik bisnis (business conduct)/perilaku usaha (code of practices);
  6. Standardisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu, Pasal 17 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 juga menegaskan PPMSE dalam negeri maupun luar negeri dilarang menerima Pedagang dalam negeri dan luar negeri yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan di Indonesia.

Baca juga: Cara Mengurus Izin BPOM dengan Mudah

Syarat dan ketentuan dalam e-commerce

Syarat dan ketentuan (terms and conditions) merupakan kesepakatan hukum yang wajib ada dalam setiap transaksi e-commerce. Dokumen ini berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan antara penjual (merchant) dan pembeli (konsumen). Di Indonesia, keberadaan syarat dan ketentuan ini sangat penting karena diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Mengurus Sertifikat ISO dan Manfaatnya untuk Perusahaan

Perqara telah melayani lebih dari 11.500 konsultasi hukum

Untuk permasalahan hukum terkait Bisnis, Perqara telah menangani puluhan kasus setiap bulannya. Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami.

Konsultasi hukum gratis di Perqara

Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum atau pertanyaan lebih lanjut terkait ketentuan hukum tentang e-commerce, Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Download aplikasi Perqara sekarang dan dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.

Baca juga: 3 Tahap dan Unsur Dalam Perjanjian Bisnis

(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)

Dasar hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.