Jenis-jenis HAM: Memahami Berbagai Aspek Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Setiap individu berhak untuk hidup bebas, merdeka, dan dihormati martabatnya. Dalam upaya menjaga kesejahteraan umat manusia, HAM terbagi dalam beberapa jenis yang saling melengkapi. Jenis dari HAM mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak kolektif, serta hak atas perlindungan khusus.

Artikel ini akan mengulas secara lebih mendalam mengenai berbagai jenis HAM. Mari kita telusuri berbagai aspek HAM pada artikel di bawah ini!

Daftar Isi

Jenis-jenis HAM berdasarkan kategori

HAM merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. HAM harus dihormati dan dilindungi oleh negara, masyarakat, dan individu lain. Pengenalan dan perlindungan HAM sangat penting untuk disosialisasikan pada masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hak setiap individu yang dilindungi oleh HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dibagi menjadi 10 hak dasar, yaitu:

hak untuk hidup;
hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
hak mengembangkan diri;
hak memperoleh keadilan;
hak atas kebebasan pribadi;
hak atas rasa aman;
hak atas kesejahteraan;
hak turut serta dalam pemerintahan;
hak wanita;
dan hak anak.

Lebih mendalam lagi, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, secara implisit menggolongkan HAM berdasarkan kategori di bawah ini:

Hak sipil dan politik

Hak sipil dan politik berkaitan dengan kebebasan individu dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk berkumpul secara damai. Beberapa contoh dari hak ini tercantum pada UDHR dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 3: “Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu.”
Pasal 19: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.”
Pasal 21: “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.”

Hak ekonomi, sosial, dan budaya

Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak-hak yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi individu, serta hak untuk menikmati kehidupan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kualitas hidup yang layak. Beberapa contoh dari hak ini tercantum pada UDHR dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 22: “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.”
Pasal 23: “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dan bebas untuk memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.”
Pasal 25: “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin bagi kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.”

Hak kolektif (hak masyarakat atau kelompok)

Hak kolektif berhubungan dengan hak kelompok atau bangsa, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Beberapa contoh dari hak ini tercantum pada UDHR dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 27: “Setiap orang berhak untuk bebas untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, menikmati seni, dan berbagi dalam kemajuan ilmiah dan manfaatnya.”
Pasal 1: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-haknya yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Hak atas perlindungan khusus

Hak perlindungan khusus mencakup hak-hak yang diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas lainnya. Kelompok ini seringkali membutuhkan perlindungan ekstra untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Beberapa contoh dari hak ini tercantum pada UDHR dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 7: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi.”
Pasal 25: “Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.”

Hubungan antar jenis-jenis HAM

Semua jenis HAM diatas saling bergantung dan berhubungan satu sama lain dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Hak sipil dan politik memberi ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan pendapat dan memilih perwakilan mereka, yang penting untuk memastikan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dipenuhi.

Hak kolektif memberikan perlindungan kepada kelompok tertentu untuk mempertahankan identitas budaya dan mengelola sumber daya mereka. Sementara itu, hak perlindungan khusus memastikan bahwa kelompok rentan, yang paling membutuhkan perlindungan, tidak terabaikan.

Semua hak ini bekerja sama untuk menciptakan suatu sistem yang melindungi martabat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, tidak ada jenis HAM yang berdiri sendiri, semua jenis HAM saling terkait dan berfungsi untuk memperkuat hak tiap individu secara keseluruhan.

Perlindungan dan pelaksanaan jenis-jenis HAM

Perlindungan dan pelaksanaan HAM memerlukan kerjasama antara negara, masyarakat, dan lembaga internasional. Negara bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang mendukung hak-hak dasar, menyediakan sistem hukum yang adil, dan menjamin akses yang setara kepada semua individu dan kelompok.

Selain itu, lembaga internasional berperan dalam memantau dan memberikan dukungan teknis, serta memastikan bahwa negara-negara anggota memenuhi kewajiban HAM mereka. Melalui upaya bersama ini, hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan dan dipertahankan untuk setiap individu.

Sobat Perqara, mari kita bersama-sama menjaga Hak Asasi Manusia demi meningkatkan kesejahteraan setiap individu!

Perqara telah melayani lebih dari 27.700 konsultasi hukum

Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami.

Konsultasi hukum online di Perqara

Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum terkait permasalahan ini, Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Download aplikasi Perqara sekarang dan dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.

(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.