Perlindungan Anak yang Ditinggal Orang Tua

Seorang anak dapat dikatakan ditinggalkan apabila anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar. Wajar yang dimaksud dalam hal ini adalah baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak yang ditinggalkan disebabkan karena hak yang seharusnya dimiliki oleh anak tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua. Simak artikel di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut ketentuan hukum terkait perlindungan anak yang ditinggal orang tua.

Daftar Isi

Apa itu anak yang ditinggalkan?

Anak yang ditinggalkan merujuk pada seorang anak yang tidak mendapatkan perhatian, perawatan, atau pengasuhan yang seharusnya dari orang tua sebagai pengasuh utama mereka. Hal ini dapat terjadi karena orang tua yang secara fisik tidak hadir (karena perceraian, bekerja jauh, atau meninggal dunia), atau karena orang tua tidak memenuhi kebutuhan emosional, sosial, atau psikologis anak.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”), dijelaskan bahwa penelantaran (yang dalam artikel ini merujuk pada meninggalkan anak) adalah tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Mengapa perlindungan hukum sangat penting?

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana semua perbuatan yang dilakukan oleh masyarakatnya diatur oleh hukum yang berlaku. Anak merupakan salah satu subyek hukum yang masih dibawah umur karena belum dianggap dewasa atau cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kehidupannya. Jadi, tentunya perlindungan anak yang ditinggal orang tua penting untuk diperhatikan.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai hak anak sebagai aset untuk masa depan. Anak memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu, hak-hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.

Hak-hak hukum anak yang ditinggalkan

Anak yang ditinggalkan memiliki hak-hak hukum yang perlu dilindungi dan dipenuhi, baik oleh negara, masyarakat, maupun keluarganya. Perlindungan hak-hak ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak, meskipun mereka tidak mendapatkan perhatian atau pengasuhan yang layak dari orang tua mereka. Berikut adalah beberapa hak-hak hukum anak yang ditinggalkan menurut hukum di Indonesia:

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak yang ditinggalkan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar agar dapat hidup, bertahan hidup, dan berkembang secara maksimal. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 huruf (c) UU Perlindungan Anak.

Hak untuk mengakses layanan kesehatan dan psikologis

Anak yang ditinggalkan berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai untuk mendukung perkembangan fisik dan mental mereka. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 UU Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Anak yang ditinggalkan memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang layak sesuai dengan usia dan kemampuannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Hak atas keadilan dan perlindungan hukum

Anak yang ditinggalkan, terutama yang menjadi korban kekerasan atau pengabaian, berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Anak berhak untuk melaporkan tindak pidana yang mereka alami, seperti kekerasan atau eksploitasi, dan tentunya mereka berhak untuk menerima perlindungan dari negara. Anak yang terlibat dalam proses hukum tersebut berhak untuk memperoleh pendampingan hukum sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Hak anak atas perlindungan hukum tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum terhadap anak yang ditinggalkan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengalami penelantaran atau pengabaian mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam konteks keluarga maupun negara. Berikut merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum anak yang ditinggalkan, baik dalam sisi keluarga maupun negara:

Perlindungan keluarga

Anak yang ditinggalkan oleh orang tua atau pengasuhnya berhak mendapatkan hak asuh yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Jika orang tua tidak dapat atau tidak bertanggung jawab memberikan pengasuhan, hak asuh anak dapat dialihkan kepada keluarga dekat (seperti kakek-nenek atau paman-bibi).

Dasar hukum dari pengasuhan tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Perlindungan negara

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak yang ditinggalkan atau dibiarkan dalam kondisi tidak aman, dengan memberikan perlindungan baik secara fisik maupun psikologis. Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak yang ditinggalkan berpotensi menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi, atau diskriminasi. Negara wajib memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan perlindungan dari risiko tersebut. Negara melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Sosial, Dinas Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak berperan dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada anak yang ditinggalkan.

Proses hukum yang terlibat

Proses hukum bagi anak yang ditinggalkan atau ditelantarkan melibatkan berbagai tahapan yang meliputi pelaporan, penyelidikan, perlindungan sementara bagi anak, proses pidana terhadap pelaku, serta pengalihan hak asuh anak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Negara melalui aparat hukum, lembaga sosial, dan pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mereka mendapatkan perawatan yang layak.

Tantangan dalam perlindungan hukum anak

Kasus anak yang ditinggalkan sering kali menimbulkan berbagai tantangan dalam perlindungan hukum anak. Tantangan dalam melindungi anak dalam situasi ini meliputi beberapa faktor yang saling terkait, seperti aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam perlindungan anak yang ditinggalkan:

Kesulitan dalam menentukan status hukum anak

Dalam banyak kasus anak yang ditinggalkan, terutama yang berkaitan dengan pengabaian atau perceraian orang tua, masalah status hukum anak sering kali menjadi tantangan. Anak yang ditinggalkan mungkin tidak memiliki dokumen hukum yang lengkap atau jelas, seperti akta kelahiran yang sah atau pengesahan dari orang tua yang bertanggung jawab. Hal ini menyulitkan proses identifikasi dan pemberian perlindungan hukum yang tepat.

Rentan mengalami kasus eksploitasi dan kekerasan

Anak yang ditinggalkan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, baik di dalam rumah tangga, lembaga sosial, atau bahkan di luar rumah seperti di jalanan. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini bisa dijadikan korban eksploitasi seksual, perdagangan manusia, atau bahkan pekerja anak.

Cara pandang masyarakat terhadap anak yang ditinggalkan

Di beberapa daerah, norma sosial dan budaya yang berlaku mungkin mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap anak yang ditinggalkan. Misalnya, jika seorang anak ditinggalkan oleh orang tua atau keluarganya, banyak yang menganggap itu sebagai masalah pribadi keluarga, bukan sebagai isu hukum atau hak anak.

Perqara telah melayani lebih dari 27.700 konsultasi hukum

Untuk permasalahan hukum terkait Perkawinan dan Perceraian, Perqara telah menangani lebih dari 5.500 kasus. Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami.

Konsultasi hukum online di Perqara

Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum terkait perlindungan anak yang ditinggal orang tua., Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Download aplikasi Perqara sekarang dan dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.

(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)