Alasan merek ditolak HAKI seringkali membuat pelaku usaha bingung dan kecewa, apalagi jika merek tersebut sudah dipakai dalam kegiatan bisnis. Penolakan ini bukan tanpa sebab, melainkan karena adanya ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Untuk itu, artikel ini akan membahas mengenai penyebab, tips dan solusi agar pengajuan permohonan merek dapat langsung diterima.
Baca juga: Legal Drafting Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya
Apa itu HAKI dan mengapa penting mendaftarkan merek?
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir/intelektual manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri serta bermanfaat dan bernilai ekonomi yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa.
Dalam praktiknya, HAKI mencakup berbagai bentuk inovasi dan kreativitas manusia. Mulai dari hak cipta, paten, rahasia dagang, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan lain sebagainya.
Di antara beberapa jenis perlindungan HAKI di atas, merek menjadi salah satu aspek yang sangat penting terutama dalam menjalankan suatu bisnis. Sebab, merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan identitas yang membedakan produk atau jasa milik suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Ia dapat membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar dan memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan pelaku usaha.
Selain itu, melalui pendaftaran merek, pelaku usaha akan memperoleh hak eksklusif dari negara untuk menggunakan merek tersebut. Pemilik merek juga berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, serta dapat melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin.
Dengan demikian, pendaftaran merek tentunya akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Perlindungan ini penting untuk mencegah tindakan peniruan atau penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan reputasi dan potensi keuntungan usaha.
Baca juga: Cara Mendapatkan Perlindungan HKI dengan Mudah dan Legal
Penyebab umum pengajuan merek ditolak HAKI
Dalam proses pendaftaran merek, penolakan sering kali terjadi. Berikut ini merupakan beberapa penyebab umum ditolaknya permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2015 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”), di antaranya:
- Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
- Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis terdaftar
- Merek merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama. bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- Merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
Baca juga: Ketentuan Hukum tentang E-commerce
Bagaimana mengetahui alasan penolakan dari DJKI
Alasan penolakan dari DJKI dapat diketahui melalui surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan setelah pemeriksaan substantif dilakukan. Surat pemberitahuan tersebut berisi dasar hukum dan uraian spesifik alasan penolakan permohonan merek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Merek, seperti persamaan dengan merek terdaftar lain, bertentangan dengan ketertiban umum atau lain sebagainya.
Baca juga: Cara Melindungi Rahasia Dagang dalam Bisnis
Langkah yang bisa dilakukan jika pengajuan merek ditolak
Jika pengajuan merek ditolak oleh DJKI, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan atau banding secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan penolakan. Permohonan banding ini diajukan dengan menguraikan secara lengkap mengenai keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan.
Adapun apabila Komisi Banding Merek kembali menolak permohonan banding, pelaku usaha dapat mengajukan gugatan atas putusan tersebut ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya keputusan penolakan. Dengan demikian, keputusan Komisi Banding Merek ini tidak bersifat final.
Sebaliknya, apabila Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pelaku usaha.
Baca juga: Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual? Kenali Definisi dan Jenis-Jenisnya!
Tips agar pengajuan merek tidak ditolak HAKI
Terdapat beberapa tips agar pengajuan merek Sobat tidak ditolak oleh HAKI, antara lain:
- Lakukan pencarian merek terlebih dahulu
Pastikan merek yang akan didaftarkan belum terdaftar dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain di kelas yang sama.
- Gunakan merek yang unik dan khas
Pilih merek yang memiliki daya pembeda dan tidak bersifat deskriptif. Hindari penggunaan istilah umum yang menggambarkan jenis barang atau jasa.
- Hindari penggunaan unsur yang dilarang
Jangan menggunakan lambang negara, simbol organisasi internasional, atau unsur lain yang bertentangan dengan hukum, moralitas, dan ketertiban umum.
- Gunakan bahasa yang tidak menyesatkan dan membingungkan
Hindari menggunakan bahasa yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kualitas, fungsi, atau asal barang/jasa.
- Pastikan kesesuaian kelas barang/jasa
Pilih kelas yang tepat sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan untuk menghindari kesalahan klasifikasi.
Baca juga: Contoh Pelanggaran HAKI yang Paling Sering Terjadi
Perqara telah melayani lebih dari 27.700 konsultasi hukum
Untuk permasalahan hukum terkait Perdata, Perqara telah menangani lebih dari 7.000 kasus. Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami.
Konsultasi hukum online di Perqara
Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum terkait permasalahan ini, Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Download aplikasi Perqara sekarang dan dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.
Butuh bantuan untuk pendirian PT, CV, atau yayasan?
Selain memberikan informasi seputar dunia hukum bisnis, Perqara juga menyediakan layanan bantuan profesional untuk pendirian PT, CV, dan Yayasan secara legal dan terpercaya. Kami siap membantu Anda memulai langkah pertama membangun badan usaha dengan proses yang mudah, cepat, dan transparan. Gunakan layanan bantuan pendirian badan usaha di Perqara sekarang dan dapatkan pembuatan website dan logo gratis untuk usaha Anda!
Baca juga: Ide Bisnis Dicuri, Simak Cara Melaporkannya
(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2015 tentang Merek dan Indikasi Geografis
