Hak Kebebasan dalam Beragama: Pengertian, Dasar Hukum di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman agama dan kepercayaan, menjunjung tinggi hak kebebasan dalam beragama. Hak ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai hak kebebasan dalam beragama, mulai dari pengertian, dasar hukum, implementasi, tantangan, hingga peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebebasan tersebut.

Daftar Isi

Pengertian hak kebebasan dalam beragama

Hak kebebasan dalam beragama adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).

Dasar hukum hak kebebasan beragama

Di Indonesia, hak kebebasan dalam beragama dijamin oleh beberapa dasar hukum, antara lain:

UUD 1945

Pasal 28E ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Pasal 28E ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)

Pasal 22 ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Pasal 22 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”)

Pasal 18: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya.”

Implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia

Secara umum, Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menjamin hak kebebasan beragama. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti:

Masyarakat dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
Pengakuan terhadap agama dan kepercayaan minoritas.
Pencegahan tindakan diskriminasi dan intoleransi.
Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kebebasan beragama.

Tantangan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama

Beberapa tantangan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia antara lain:

Tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.
Pembatasan dalam pendirian rumah ibadah.
Kasus penodaan agama yang menimbulkan kontroversi.
Penutupan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan regulasi.
Intimidasi dan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berbeda keyakinan.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebebasan beragama

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga hak kebebasan dalam beragama, antara lain:

Pemerintah:

Menegakkan hukum secara adil dan tegas.
Meningkatkan dialog antarumat beragama.
Mempromosikan pendidikan toleransi dan keberagaman.

Masyarakat:

Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan.
Menolak tindakan intoleransi dan diskriminasi.
Membangun dialog dan kerja sama antarumat beragama.

Studi kasus kebebasan beragama di Indonesia

Salah satu studi kasus yang mencolok adalah kasus Ahmadiyah, sebuah kelompok minoritas yang sering mengalami penolakan dan kekerasan. Meskipun memiliki hak untuk beribadah, mereka sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan keyakinan mereka.

Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kendal yang mengalami kerusakan masjid Al Kautsar pada 22-23 Mei 2016. Polres Kendal telah menetapkan dua orang tersangka pelaku kerusakan. Bupati Kendal juga berkomitmen tidak mencabut IMB Masjid Al Kautsar. Kasus ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menjaga hak kebebasan beragama di Indonesia.

Dengan memahami hak kebebasan dalam beragama, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai perbedaan dan menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama di Indonesia. Hak kebebasan dalam beragama bukan hanya hak individu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Perqara telah melayani lebih dari 27.700 konsultasi hukum

Untuk permasalahan hukum terkait Pidana, Perqara telah menangani lebih dari 11.00 kasus. Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami.

Konsultasi hukum online di Perqara

Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum terkait permasalahan hak kebebasan dalam beragama, Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Download aplikasi Perqara sekarang dan dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.

(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)