Pada kasus penagihan utang, seringkali pihak debitur menghindar dan enggan membayar utang ke kreditur. Biasanya, apabila pihak kreditur sudah kesulitan mencari cara untuk menagih utang, salah satu cara yang digunakan adalah menggunakan jasa debt collector. Namun, sebagian besar debt collector kerap menghalalkan segala cara untuk menagih seperti mengancam, membentak, bahkan sampai menggunakan kekerasan fisik. Hal tersebut tentunya bukan cara yang baik dalam menagih utang. Oleh sebab itu, penting untuk Sobat memahami cara menagih utang sesuai aturan hukum. Yuk simak penjelasannya berikut ini.

Hak Menagih Utang

Pihak yang meminjamkan sejumlah uang atau biasa disebut dengan kreditur memiliki hak menagih utang. Hak menagih utang adalah hak yang dimiliki oleh pihak kreditur untuk meminta kembali sejumlah uang yang dipinjam oleh debitur. Namun, dalam melakukan penagihan utang tersebut tentunya tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau bahkan sampai mengancam dan melakukan kekerasan kepada pihak debitur. Penagihan utang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian dan prosedur hukum yang berlaku.

Hukum Orang yang Menagih Utang

Sebelum membahas mengenai cara menagih utang, pahami terlebih dahulu mengenai hukum orang yang menagih hutang. Hukum penagihan utang di Indonesia diatur dalam Pasal 1754 jo. 1338 jo. 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang tunduk pada KUH Perdata. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa proses penagihan utang dilakukan sesuai dengan hukum perdata.

Aturan hukum penagih utang sendiri sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci dan jelas dalam perundang-undangan. Para penagih utang akan bekerja atas kuasa kreditur untuk menagih utang pada debitur.

Orang yang menagih utang sebaiknya tidak menggunakan kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun fisik. Sebab, aturan hukum penagihan utang yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menjelaskan bahwa eksekusi fidusia karena wanprestasi harus berdasarkan kesepakatan dari semua pihak. Tujuannya untuk menghindari kesewenangan dari kreditur.

Apabila orang yang menagih utang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik debitur dengan menuduhkan sesuatu hal agar hal itu diketahui umum, maka berdasarkan Pasal 310 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu).

Selain itu, orang yang menagih utang dengan ancaman atau kekerasan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu).

Apabila orang yang menagih utang melakukan penagihan dengan adanya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, seperti Whatsapp, SMS, ataupun media elektronik lainnya, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”),  dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Cara Menagih Utang Sesuai Aturan Hukum

Tindakan menagih utang tidak dapat dilakukan semena-mena atau bahkan sampai menghalalkan segala cara agar debitur membayar utangnya. Sebab, pihak penagih utang dapat dikenakan sanksi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berikut cara menagih utang sesuai aturan hukum yang dapat Anda lakukan.

Lakukan Penagihan Secara Halus

Cara menagih utang yang pertama yaitu tagihlah utang tersebut secara halus. Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, sebaiknya Anda melakukan penagihan secara halus dan kekeluargaan. Jadwalkan pertemuan dengan pihak debitur, lalu diskusikan mengenai pembayaran utang. Hindari tindakan menagih dengan tegas dan keras, sebab biasanya debitur semakin enggan untuk membayar. Anda dapat melakukan sindiran halus yang cukup sensitif dan membuat debitur risih mendengarnya, hingga debitur akan segera melunasi utangnya.

Simpanlah Bukti yang Berkaitan dengan Peminjaman

Apabila debitur tetap enggan membayar utangnya, kumpulkanlah bukti-bukti seperti surat pernyataan menampilkan jumlah yang dipinjam. Waktu pembayarannya juga harus tertulis dalam surat tersebut. Surat pernyataan akan menjadi bukti kuat dalam pengadilan nanti. Meskipun pada awalnya terkesan berlebihan, cara ini cukup efektif.

Mengirim Somasi

Jika kedua hal tersebut belum berhasil membuat debitur melunasi utangnya, Anda bisa mulai menempuh jalur hukum. Menempuh jalur hukum bukan berarti membuat peminjam dapat dipenjara karena utang. Tindakan ini merupakan cara menagih utang dengan kekuatan pikiran yang perlu Anda lakukan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”).

Hukum utang piutang bukanlah termasuk pada pidana tetapi dikategorikan sebagai perdata. Langkah pertamanya, kirimkan surat somasi tentang peringatan tertulis pada pihak peminjam.

Pada pasal 1243 KUHPerdata, somasi merupakan salah satu dokumen yang bisa dijadikan bukti wanprestasi. Wanprestasi adalah situasi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukannya. Surat ini juga dapat menjadi bukti bahwa Anda sudah memberikan itikad baik.

Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Apabila setelah melakukan berbagai cara tersebut pihak debitur tidak juga membayar utangnya, Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada cara terakhir ini, hakim akan dapat menilai gugatan tersebut dapat diterima atau tidak.

Perqara Telah Melayani Lebih dari 5.500 Konsultasi Hukum

Untuk permasalahan hukum terkait Perdata, Perqara telah menangani lebih dari 1.500 kasus. Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami.

Konsultasi Hukum Gratis di Perqara

Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum terkait hutang piutang, Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.

Baca juga: Cara Mempidanakan Orang yang Susah Ditagih Utang

(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)

Dasar Hukum

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Referensi

  1. Dandy Bayu Bramasta. “Cara Menagih Utang kepada Teman Tanpa Merusak Pertemanan”, Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/25/193100665/cara-menagih-utang-kepada-teman-tanpa-merusak-pertemanan. Diakses pada 28 Agustus 2023.