Bentuk Pelanggaran HAM di Tempat Kerja

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tempat kerja adalah isu serius yang dapat memengaruhi kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan. Dalam lingkungan kerja yang ideal, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Namun, kenyataannya, banyak pekerja yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM di tempat kerja. Artikel ini akan membahas berbagai aspek terkait pelanggaran HAM di tempat kerja, termasuk bentuk-bentuk pelanggaran, penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dan solusi.

Baca juga: Pengungsi dan HAM: Perlindungan, Tantangan, dan Solusi Global

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM di tempat kerja

Berikut bentuk pelanggaran HAM di tempat kerja:

1. Diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau disabilitas. Contohnya, perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama.
2. Pelecehan, seperti pelecehan seksual, verbal, atau fisik. Contohnya, komentar bernada seksual, sentuhan tidak pantas, atau intimidasi.
3. Kekerasan, baik tindakan kekerasan fisik ataupun psikologis. Contohnya, intimidasi, ancaman, atau penyerangan.
4. Pelanggaran hak-hak pekerja, yaitu seperti:

• Tidak membayar upah sesuai ketentuan.
• Jam kerja yang berlebihan tanpa upah lembur.
• Tidak memberikan hak cuti atau istirahat.
• Tidak memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
• Pembatasan Kebebasan:

5. Membatasi kebebasan berpendapat atau berserikat. Contohnya, melarang pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja.

Baca juga: Perlindungan HAM bagi Minoritas

Penyebab terjadinya pelanggaran HAM di tempat kerja

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di tempat kerja, antara lain:

1. Ketidakseimbangan kekuasaan. Ketika ada ketidaksetaraan dalam kekuasaan antara manajemen dan pekerja, pelanggaran HAM lebih mungkin terjadi. Pekerja mungkin merasa tertekan untuk tidak melaporkan pelanggaran yang mereka alami.
2. Budaya perusahaan yang tidak sehat. Budaya yang permisif terhadap diskriminasi atau pelecehan.
3. Kurangnya pengawasan. Lemahnya pengawasan terhadap perilaku di tempat kerja.
4. Kurangnya kesadaran.  Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan HAM di tempat kerja. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja dapat menyebabkan pelanggaran.
5. Lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang tidak tegas bagi pelaku pelanggaran.

Baca juga: Hak Kebebasan dalam Beragama: Pengertian, Dasar Hukum di Indonesia

Dampak pelanggaran HAM bagi pekerja dan perusahaan

Pelanggaran HAM di tempat kerja dapat menimbulkan dampak negatif bagi pekerja dan perusahaan:

1. Dampak bagi pekerja. Pelanggaran HAM dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental bagi pekerja. Selain itu, pekerja yang mengalami pelanggaran haknya cenderung memiliki motivasi dan produktivitas yang rendah, hingga kehilangan pekerjaan.
2. Dampak bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak memperhatikan perlindungan HAM dapat menghadapi reputasi buruk, penurunan produktivitas, kehilangan kepercayaan karyawan, dan bahkan tuntutan hukum. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja dan keberlanjutan perusahaan.

Baca juga: Hak Asasi Perempuan: Pengertian, Jenis, dan Tantangan yang Dihadapi

Upaya pencegahan dan solusi

Untuk mencegah pelanggaran HAM di tempat kerja, diperlukan upaya bersama dari semua pihak:

1. Pendidikan dan sosialisasi:

• Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja.
• Memberikan pelatihan tentang pencegahan pelanggaran HAM.

2. Penerapan kebijakan yang jelas:

• Membuat kebijakan anti-diskriminasi dan anti-pelecehan.
• Menetapkan prosedur pelaporan pelanggaran.

3. Pengawasan yang ketat:

• Melakukan pengawasan terhadap perilaku di tempat kerja.
• Membentuk komite pengawas independen.

4. Penegakan hukum yang tegas:

• Menindak tegas pelaku pelanggaran.
• Memberikan sanksi yang sesuai.

5. Membangun budaya perusahaan yang sehat:

• Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghormati.
• Mendorong komunikasi yang terbuka antara pekerja dan manajemen.

Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan tempat kerja yang bebas dari pelanggaran HAM dan menjunjung tinggi martabat setiap pekerja.

Baca juga: Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia: Sejarah, Jenis, dan Contoh Nyata

Perqara telah melayani lebih dari 27.700 konsultasi hukum

Untuk permasalahan hukum terkait Ketenagakerjaan, Perqara telah menangani lebih dari 2.500 kasus. Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami. 

Konsultasi hukum online di Perqara

Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum atau pertanyaan lebih lanjut terkait bentuk pelanggaran HAM di tempat kerja, Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Download aplikasi Perqara sekarang dan dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.

Baca juga: Perlindungan HAM untuk Disabilitas: Hak dan Tantangannya

(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)

Dasar hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.